Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives is a peer-reviewed academic journal published regularly by Mahalisan Legal Development. The journal is dedicated to advancing legal scholarship that is interdisciplinary, critical, and transformative, and that embraces the dynamic interplay between law and social, political, cultural, and intellectual developments. This journal serves as a platform for scholarly works that question the rigid boundaries of legal positivism and traditional legal formalism, and instead promote reflective, contextual, and progressive approaches to legal understanding. It invites contributions that engage with legal issues through interdisciplinary frameworks, integrating perspectives from the social sciences, humanities, and beyond, to build a more inclusive and responsive vision of law. The journal is committed to expanding legal knowledge through both theoretical and empirical contributions, encouraging dialogue between legal norms and the evolving realities of society. Journal Title : Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives E-ISSN : 3108-9658 DOI : Prefix 10.70837 by Crossref Editor in Chief : Robi Assadul Bahri, S.H., M.H. Publisher : Mahalisan Legal Development Frequency : 2 issues per year (June and December) Indexed by : Google Scholar Notice of the author's contribution fee will be submitted as soon as the manuscript is declared accepted for publication. Authors are encouraged to adhere to the submission guidelines to ensure a smooth review process and timely publication.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR BERKNALPOT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI KOTA TASIKMALAYA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota terhadap pengendara motor berknalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian yang berwenang dan observasi di tempat-tempat terdapatnya knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara motor telah ditegakkan oleh aparat penegak hukum, melalui razia dan penyitaan serta denda kepada pelanggar oleh Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, tetapi masih belum optimal dikarenakan masih banyak terdapat pelanggar di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum diantaranya kekurangan fasilitas dan sarana, sumber daya aparat yang kurang memenuhi, tidak adanya regulasi khusus untuk para penjual knalpot ilegal dan kesadaran masyarakat yang kurang akan hukum lalu lintas. Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya upaya represif dan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kebersamaan antar substansi hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang berkompeten, serta partisipasi aktif masyarakat terhadap hukum. Diharapkan melalui penegakan hukum yang lebih tegas di bidang lalu lintas tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Tasikmalaya.
Copyright (c) 2026 Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA LARANGAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA TASIKMALAYA
Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penegakan sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tasikmalaya masih sangat tidak efektif. Observasi menunjukkan pelanggaran yang persisten di berbagai kawasan yang ditetapkan termasuk taman kota, fasilitas umum, dan institusi pendidikan, tanpa ada kasus yang mencapai proses peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sanksi pidana larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 serta mengidentifikasi kendala-kendala spesifik yang dihadapi dalam penegakannya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menggunakan data primer melalui wawancara dengan pejabat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan observasi langsung di area Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di Taman Kota Tasikmalaya. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mempertimbangkan lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Meskipun Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2018 memiliki landasan hukum yang kuat dan menetapkan sanksi pidana yang jelas (kurungan 3 bulan atau denda Rp500.000), penegakan hukum pidananya masih sangat tidak efektif. Upaya penegakan hukum cenderung berfokus pada tindakan non-yustisial seperti sosialisasi dan teguran administratif serta belum adanya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya. Kendala signifikan meliputi sosialisasi yang belum memadai oleh Dinas Kesehatan, kendala dalam koordinasi antar-instansi seperti ketergantungan Satpol PP pada inisiatif Dinas Kesehatan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran serta infrastruktur pendukung seperti papan larangan yang belum lengkap. Kerangka hukum yang komprehensif dari tingkat nasional hingga lokal, meskipun kuat di atas kertas, menghadapi tantangan implementasi kritis. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 memerlukan tidak hanya dasar hukum tetapi juga kapasitas, sumber daya, dan pedoman operasional yang jelas di tingkat daerah, didukung oleh pengawasan politik aktif dari DPRD Kota Tasikmalaya dan tindakan terkoordinasi antar-lembaga pelaksana.
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Tasikmalaya menuntut pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang efektif sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan DLH dalam pengurangan dan penanganan sampah serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan faktual melalui studi kepustakaan, telaah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat DLH, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah melaksanakan sebagian besar kewenangannya melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, edukasi lingkungan, serta pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi publik masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, implementasi kewenangan DLH telah sesuai dengan ketentuan Perda, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
EVALUASI PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21: STUDI KASUS MISREPORTING PEGAWAI TETAP DAN TIDAK TETAP
Implementasi Coretax Administration System membawa transformasi digital yang menuntut akurasi parameter input data perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur administrasi PPh Pasal 21 dan menganalisis fenomena misreporting akibat kesalahan klasifikasi pegawai tetap dan tidak tetap. Menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus.Penelitian ini mengambil lokus pada PT XYZ, sebuah perusahaan sektor pengolahan hasil laut. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis prosedur pelaporan dan menganalisis hubungan sebab-akibat dari kesalahan input data pada sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar penyebab misreporting bersumber dari generalisasi daftar gaji internal tanpa pemisahan status hubungan kerja. Akibat kegagalan input ini, algoritma Coretax secara otomatis menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan kepada pekerja harian lepas, yang seharusnya dikenakan TER harian 0,5% sesuai PMK No. 168/2023. Deviasi tersebut memicu distorsi pelaporan awal dengan status nihil. Rekonsiliasi data melalui lima tahapan prosedur pembetulan SPT Masa pada sistem Coretax berhasil memulihkan liabilitas pajak terutang yang riil sebesar Rp84.094. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sistem Coretax sepenuhnya bergantung pada keandalan klasifikasi data pengguna. Perusahaan disarankan merestrukturisasi sistem penggajian internal dan melakukan pemisahan dokumen kerja sejak tahap pencatatan awal.
KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN SOSIAL
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi pidana penjara dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti overcapacity lembaga pemasyarakatan, tingginya beban biaya negara, serta belum optimalnya pembinaan narapidana. Kehadiran pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi bentuk pembaruan hukum pidana yang penting karena menawarkan alternatif pemidanaan non-penjara yang lebih proporsional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan konstruksi hukum pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah berlakunya KUHP baru, serta bagaimana pidana kerja sosial dapat dikembangkan sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial bagi pelaku, masyarakat, dan negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki kedudukan strategis sebagai pidana pokok yang dapat menjadi alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pidana ini mendorong rehabilitasi pelaku, tanggung jawab sosial, pemulihan hubungan sosial, serta pengurangan beban lembaga pemasyarakatan. Kesimpulannya, pidana kerja sosial merupakan instrumen pemidanaan yang relevan untuk memperkuat sistem pemidanaan Indonesia yang lebih restoratif, produktif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria
Hak atas tanah merupakan hak konstitusional setiap individu yang dijamin oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan hukum ketika pemilik tanah tidak mengelola atau meninggalkan tanahnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga dianggap sebagai bentuk penelantaran. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hak milik dapat hapus apabila tanah diterlantarkan, bukan sekadar terindikasi terlantar. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan kriteria tanah terlantar, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang dinyatakan terindikasi terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek normatif dan implementatif terkait tanah terlantar, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan fokus analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Mll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif. Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan hukum belum berjalan efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga peradilan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah.
Hak atas Tanah; Perlindungan Hukum; Tanah Terlantar.
Copyright (c) 2025 Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
Hubungan Kerja dalam Layanan Ride-Hailing: Studi Komparatif Implementasi Hukum Indonesia dan Malaysia
Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya gig economy, yang menimbulkan konsekuensi yuridis dalam sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia. Salah satu isu yang muncul adalah kekosongan pengaturan mengenai status hukum pengemudi ojek online, yang dalam praktik dikualifikasikan sebagai mitra. Konstruksi hubungan tersebut menimbulkan persoalan karena tidak sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur bagi pekerja dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekosongan hukum terkait status pengemudi ojek online dalam perspektif perlindungan hak pekerja menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, serta melakukan perbandingan normatif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gig Workers 2025 Malaysia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan rekomendasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai status hukum pengemudi ojek online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pemenuhan hak, perlindungan, dan posisi tawar pekerja. Sebaliknya, Undang-Undang Gig Workers 2025 Malaysia memberikan pengaturan yang lebih komprehensif melalui pembentukan kategori hukum khusus bagi pekerja gig, yang di dalamnya termasuk pengemudi layanan ride-hailing. Maka dari itu, penyusunan regulasi serupa di Indonesia dipandang relevan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi sekitar tujuh juta pengemudi ojek online serta pekerja gig lainnya yang terus meningkat jumlahnya. Pembentukan klasifikasi normatif tersendiri bagi pekerja gig dapat menjadi rujukan normatif bagi Indonesia guna menutup kekosongan hukum tanpa meniadakan aspek fleksibilitas sebagai karakter utama gig economy.
Perbandingan Hukum; Ojek Online; Pekerja Gig.
Fraud in Marriage: Analisis Interdisipliner atas Akibat Hukum, Pola Penipuan, dan Respons Sistem Hukum
Fenomena fraud in marriage menunjukkan kecenderungan meningkat dan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena kebohongan yang melandasi persetujuan perkawinan berpotensi merusak keabsahan kehendak, menimbulkan kerugian multidimensi, dan belum ditangani secara konsisten oleh sistem hukum. Ketidakjelasan parameter material misrepresentation, disparitas putusan, serta kesulitan pembuktian dalam konteks relasi intim memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk memformulasikan kerangka hukum yang lebih koheren. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum kebohongan dalam perkawinan, memetakan pola penipuan yang terjadi dalam relasi perkawinan, dan mengevaluasi respons sistem hukum melalui pendekatan interdisipliner berbasis hukum keluarga, hukum pidana, dan kriminologi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan konseptual, penelitian ini mengkaji fenomena hukum, doktrin relevan terkait marriage fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebohongan yang bersifat material tidak hanya mengakibatkan cacat kehendak yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, tetapi juga dapat memenuhi unsur penipuan yang berimplikasi pidana, terutama ketika terdapat pola manipulasi dan ketimpangan kuasa. Selain itu, penelitian menemukan bahwa respons sistem hukum masih fragmentaris akibat ketiadaan parameter normatif yang eksplisit dan kurangnya integrasi antara kerangka hukum keluarga dan pidana. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan pedoman yudisial mengenai materialitas kebohongan, penguatan mekanisme pembuktian dalam konteks relasi intim, serta pengembangan kebijakan perlindungan korban agar sistem hukum mampu memberikan keadilan substantif dalam menangani kasus fraud in marriage.
Fraud In Marriage; Material Misrepresentation; Hukum Keluarga.
Rekonstruksi Kebijakan Non-Penal Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia
Meningkatnya tindak pidana kesusilaan di Indonesia menunjukkan keterbatasan pendekatan penal yang selama ini mendominasi kebijakan kriminal, terutama karena belum mampu memastikan perlindungan korban secara komprehensif maupun menurunkan tingkat viktimisasi berulang. Di tengah kompleksitas tersebut, kebijakan non-penal masih bersifat fragmentaris, tidak terintegrasi, dan belum sepenuhnya mengaitkan perlindungan korban dengan mekanisme pencegahan berbasis masyarakat. Penelitian ini bertujuan merumuskan paradigma baru kebijakan non-penal yang mengintegrasikan nilai perlindungan korban dengan strategi pencegahan komunitas dalam kerangka kebijakan kriminal nasional. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, memetakan kekosongan normatif, dan merumuskan konstruksi teoretis kebijakan non-penal yang lebih koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif saat ini belum memberikan fondasi yang cukup bagi penguatan peran komunitas maupun penyediaan layanan korban secara terpadu, sehingga perlindungan korban dan upaya pencegahan berjalan terpisah dan kurang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua dimensi tersebut merupakan prasyarat bagi kebijakan kriminal yang lebih humanis, preventif, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya reformasi regulasi melalui penegasan asas kebijakan non-penal, penataan kelembagaan, serta penyusunan instrumen operasional yang memungkinkan terbangunnya sinergi antara negara, komunitas, dan layanan korban dalam mencegah serta menangani tindak pidana kesusilaan.
Kebijakan Non-Penal; Perlindungan Korban; Pencegahan Berbasis Masyarakat
Hubungan Filsafat Hukum Dengan Hak Asasi Manusia
Adanya hubungan konseptual, normatif, dan praktis antara filsafat hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menekankan bagaimana kerangka metafilosofis membentuk cara hak didefinisikan, dibenarkan, dan diterapkan dalam sistem hukum modern. Kajian ini mencakup tiga tradisi besar—hukum alam, positivisme hukum, dan realisme hukum yang masing-masing menawarkan konstruksi epistemik berbeda mengenai dasar moral dan legal HAM. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis teoritis-komparatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana klaim universalisme HAM terus diuji oleh relativisme budaya, politik identitas, dinamika kekuasaan, serta kondisi sosial-ekonomi yang memengaruhi efektivitas implementasi hak di tingkat nasional maupun internasional. Kajian juga memasukkan isu-isu kontemporer seperti perlindungan data pribadi, kecerdasan buatan, perubahan iklim, serta hak generasi mendatang yang menuntut adaptasi baru dalam kerangka normatif HAM. Temuan menunjukkan bahwa kesenjangan antara legitimasi normatif dan realitas implementasi hanya dapat dijembatani melalui model integratif yang menggabungkan fondasi moral, mekanisme hukum positif, dan kapasitas institusi penegak HAM. Dengan demikian dialog berkelanjutan antara teori filsafat hukum dan praktik HAM bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga mendesak secara sosial-politis untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.
Filsafat Hukum; Hak Asasi Manusia; Hukum Alam; Positivisme Hukum; Realisme Hukum.
Pelantikan Kepala Daerah oleh Presiden: Telaah Kritis Kewenangan dalam Kerangka Otonomi Daerah
Pasca-reformasi 1998, desain ketatanegaraan Indonesia mengalami pergeseran fundamental dari sentralisasi menuju desentralisasi, dengan otonomi daerah sebagai pilar utama demokrasi. Namun, praktik pelantikan kepala daerah oleh Presiden—seperti pelantikan serentak 961 kepala daerah pada 20 Februari 2025—memunculkan pertanyaan normatif mengenai kesesuaiannya dengan kerangka hukum yang berlaku serta konsistensinya dengan prinsip self-governing community yang dijamin Pasal 18 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam melantik kepala daerah dari perspektif Hukum Tata Negara yang berpijak pada prinsip desentralisasi, serta merumuskan rekomendasi normatif yang mengharmonisasikan hukum positif dengan penguatan demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelantikan kepala daerah oleh Presiden, meskipun dapat dipandang sah secara konstitusional, berpotensi menimbulkan ambiguitas kewenangan dan melemahkan prinsip otonomi daerah jika tidak diatur secara tegas. Praktik ini memiliki implikasi normatif terhadap kepastian hukum dan prinsip rule of law, serta implikasi praktis terhadap legitimasi pemerintahan daerah dan stabilitas hubungan pusat–daerah. Rekomendasi normatif yang diajukan meliputi penegasan kewenangan dalam undang-undang, pembatasan pelantikan oleh Presiden pada kondisi luar biasa, dan penguatan simbol demokrasi. Implikasinya, harmonisasi hukum positif dan prinsip desentralisasi tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia dengan menjaga keseimbangan relasi pusat–daerah dan melindungi kedaulatan politik.
Pelantikan Kepala Daerah, Kewenangan Presiden, Otonomi Daerah, Demokrasi Konstitusional
Teori Rekognisi sebagai Kerangka Normatif dalam Analisis Permasalahan Dokumen Publik
Dokumen publik memiliki fungsi fundamental dalam menjamin identitas, hak dasar, dan legitimasi tata kelola pemerintahan. Ketergantungan pada pendekatan formal dalam penerbitannya sering menciptakan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik sosial, sehingga muncul pengakuan faktual yang tidak sepenuhnya sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah integrasi antara pengakuan formal (de jure) dan pengakuan faktual (de facto) sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam pengelolaan dokumen publik. Analisis dilakukan terhadap regulasi yang berlaku dan tantangan implementasi, dengan menekankan prinsip akuntabilitas, inklusivitas, serta legitimasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini telah mengatur pengakuan formal, tetapi belum mengantisipasi kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Ketiadaan mekanisme legalisasi transisi bagi dokumen faktual menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan eksklusi sosial. Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menawarkan model analisis normatif yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan akses yang setara. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyederhanaan prosedur, penguatan verifikasi, dan pengembangan regulasi berbasis keadilan substantif agar tata kelola dokumen publik lebih adaptif terhadap realitas sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan administrasi publik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan.
Dokumen Publik; Pengakuan Formal; Pengakuan Faktual; Keadilan Substantif; Tata Kelola Administrasi
Argumentasi Hukum Pemerintah Daerah dalam Menggugat Badan Pertanahan Nasional
Konflik pertanahan antara Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan fenomena yang terus meningkat dalam praktik pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam konteks penguasaan aset daerah, penetapan hak atas tanah, dan sertifikasi lahan strategis. Meskipun sama-sama merupakan entitas negara, Pemerintah Daerah kerap kali terpaksa menempuh jalur litigasi administratif untuk mempertahankan hak-hak hukum dan kepentingan publik daerah atas tindakan atau keputusan BPN yang dianggap merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bentuk dan substansi argumentasi hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menggugat BPN, mengidentifikasi dasar dan strategi hukum yang diterapkan, serta memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi untuk memperkuat posisi hukum Pemerintah Daerah dalam konflik pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam struktur argumentasi hukum, kurangnya konsistensi normatif, dan minimnya penggunaan prinsip-prinsip hukum administrasi negara menjadi faktor utama yang melemahkan posisi litigasi Pemerintah Daerah. Di sisi lain, keberhasilan gugatan sangat bergantung pada penguasaan dokumen administratif, penggunaan AUPB secara tepat, dan pemahaman terhadap relasi kewenangan pusat-daerah. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan unit litigasi strategis di lingkungan Pemerintah Daerah, harmonisasi regulasi pertanahan, serta penguatan kapasitas hukum kelembagaan untuk menjamin keadilan teritorial dan perlindungan konstitusional atas aset publik daerah.
Argumentasi Hukum, Gugatan Administratif, Konflik Pertanahan
Implikasi Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak: Studi Normatif dan Perbandingan Hukum di Asia Tenggara
Fenomena globalisasi telah mendorong meningkatnya intensitas perkawinan campuran lintas negara di kawasan Asia Tenggara, yang berdampak pada munculnya persoalan hukum kompleks terkait status kewarganegaraan anak. Perbedaan pendekatan hukum antarnegara—baik yang menganut asas ius sanguinis, ius soli, maupun kewarganegaraan ganda terbatas—sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminasi administratif, dan risiko status tanpa kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum sistem kewarganegaraan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam perkawinan campuran di Indonesia, serta melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional) serta sumber hukum sekunder (literatur akademik, dokumen yudisial, dan laporan kebijakan). Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif dan sistematisasi doktrin hukum untuk membangun konstruksi hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan di Indonesia, meskipun telah membuka ruang pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas, belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip best interests of the child, pencegahan statelessness, dan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Sementara negara seperti Filipina dan Thailand menunjukkan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi regulasi dan keterbatasan akses administratif. Implikasi dari temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum nasional melalui reformasi norma, harmonisasi lintas sektor hukum, dan penguatan sistem administrasi kependudukan agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana harmonisasi hukum kewarganegaraan di Asia Tenggara dalam menghadapi realitas transnasional yang semakin kompleks.
Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan Anak, Rekonstruksi Hukum
Paradoks Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Antara Sistem Hukum Nasional dan Prinsip Hukum Islam
Meskipun hukum waris Islam telah memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam, kenyataan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sering kali tidak diterapkan dalam praktik pewarisan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri. Kondisi ini menciptakan paradoks hukum yang kompleks dalam konteks sistem hukum nasional yang pluralistik, di mana hukum Islam, adat, dan perdata saling berinteraksi tanpa kerangka normatif yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk paradoks dalam penerapan hukum waris Islam, mengidentifikasi peran aparat penegak hukum dalam merespons pilihan antara berbagai rezim hukum, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keadilan substantif dan kepastian hukum bagi warga negara Muslim. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, disertai analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterapan hukum waris Islam disebabkan oleh keleluasaan rechtskeuze, lemahnya keberanian yudisial dalam menegakkan syariah, serta resistensi sosial terhadap prinsip pembagian waris yang diatur dalam Islam. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik ini secara nyata merugikan kelompok rentan—terutama perempuan dan anak-anak—dan menciptakan ketidakpastian hukum yang menggerus legitimasi sistem hukum nasional. Implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi norma hukum waris dan penguatan kelembagaan peradilan agama agar hukum waris Islam dapat ditegakkan secara adil, konstitusional, dan kontekstual dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.
Hukum Waris Islam, Pluralisme Hukum, Keadilan Substantif
Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam profesi notariat. Digitalisasi dalam bidang notariat memungkinkan pembuatan akta elektronik yang diakui secara hukum dan memberikan efisiensi dalam proses perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi notariat, khususnya penggunaan akta elektronik, mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur akta elektronik serta membandingkannya dengan akta konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta elektronik memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti validitas tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahannya. Selain itu, notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang lebih komprehensif, kesiapan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa digitalisasi notariat dapat berjalan dengan efektif tanpa mengurangi keabsahan perjanjian yang dibuat.
Akta Elektronik, Digitalisasi Notariat, Perjanjian
Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Lingkungan Bisnis Perusahaan
Peningkatan aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi yang pesat sering kali diiringi oleh tantangan hukum dalam lingkungan bisnis perusahaan, terutama terkait dengan praktik monopoli yang merugikan persaingan sehat di pasar. Artikel ini membahas penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagai instrumen utama untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan persaingan sehat di pasar. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan ahli, dengan fokus khusus pada aspek-aspek hukum yang terkait dalam konteks spesifik terkait penerapan hukum persaingan usaha dalam mengatasi praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi, praktik monopoli sering muncul sebagai tantangan hukum yang signifikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 1 Tahun 2022, menjadi landasan regulasi yang penting dalam pengawasan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan, namun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Penelitian ini juga mencatat dampak negatif praktik monopoli terhadap pesaing dan konsumen, serta pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, artikel ini merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti revisi peraturan secara berkala, penguatan KPPU, dan peningkatan edukasi hukum untuk memperkuat pemahaman di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan penerapan hukum persaingan usaha dapat lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Hukum Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kapatuhan Perusahaan, Regulasi Ekonomi.
Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif
Peradilan Agama memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun masih menghadapi tantangan berupa ketidakefisienan kewenangan, tumpang tindih yurisdiksi, dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model optimalisasi kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara efektif, adil, dan berbasis hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk menganalisis regulasi, doktrin, dan prinsip hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Peradilan Agama dapat dilakukan melalui pelatihan hakim di bidang ekonomi syariah, penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses persidangan, dan pembentukan unit khusus untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Selain itu, revisi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengharmonisasi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase, seperti BASYARNAS, guna menghilangkan ketidakpastian hukum. Pendekatan maqasid syariah menjadi landasan normatif yang memastikan bahwa penyelesaian sengketa memenuhi prinsip keadilan substantif dan relevansi sosial-ekonomi. Implikasi penelitian ini adalah terciptanya sistem hukum yang lebih terintegrasi, terpercaya, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat kapasitas Peradilan Agama sebagai institusi utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Peradilan Agama, Ekonomi Syariah, Hukum Progresif
Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif
Penerapan sanksi administratif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan, persepsi ketidakadilan, dan kurangnya efektivitas regulasi. Pendekatan tradisional yang cenderung retributif sering kali tidak mampu menciptakan penegakan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sanksi administratif berbasis pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendekatan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan melalui keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam proses perumusan dan implementasi sanksi administratif. Sementara itu, pendekatan kolaboratif terbukti efektif dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme evaluasi berbasis data dan sistem pengawasan lintas sektor. Pengembangan model yang adaptif, berkeadilan, dan akuntabel ini tidak hanya mendorong tingkat kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang sistem hukum administrasi yang progresif, dengan mengedepankan inklusivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Rekomendasi berbasis bukti yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan dalam penguatan tata kelola hukum yang lebih demokratis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern.
Sanksi Administratif, Partisipatif, Kolaboratif
Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia
Norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dirancang untuk memberikan kejelasan dan panduan dalam implementasi hukum, namun sering kali menghadapi tantangan seperti multitafsir, formulasi yang kurang spesifik, dan rendahnya pemanfaatan oleh penegak hukum. Kondisi ini berdampak negatif pada kepastian hukum, konsistensi putusan pengadilan, dan legitimasi sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi norma penjelasan terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi perannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus pada putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam formulasi dan implementasi norma penjelasan sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik interpretasi. Namun, reformulasi berbasis partisipasi, pelatihan bagi penegak hukum, harmonisasi peraturan, pengawasan implementasi, dan integrasi teknologi terbukti sebagai strategi efektif untuk memperkuat fungsi norma penjelasan dalam mendukung penegakan hukum. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum normatif dan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas dan legitimasi sistem hukum di Indonesia.
Norma Penjelasan, Penegakan Hukum, Sistem Hukum Indonesia
Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia
Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Berbagai macam dan bentuk kekerasan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait keberadaan korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia dengan menggunakan beberapa teori viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di kalangan masyarakat. Dari berbagai faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual, diharapkan terutama bagi pemerintah dan aparat penegak hukum supaya dapat memberikan perhatian dengan memberikan solusi yang dapat direalisasikan demi terselesaikannya masalah kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat.
Kekerasan Seksual, Korban, dan Viktomologi.
Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru
Asas Judicial Pardon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) KUHP Baru merupakan inovasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan hakim kewenangan untuk mengesampingkan hukuman atas dasar kemanusiaan dan keadilan. Namun, ketidakjelasan kerangka penafsiran terhadap Asas Judicial Pardon memunculkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan disparitas putusan, sehingga diperlukan panduan interpretasi yang komprehensif dan berbasis pada prinsip hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan hukum, dan kerangka penafsiran Asas Judicial Pardon guna memastikan penerapannya sesuai dengan keadilan substantif dan restoratif. Penerlitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan penafsiran hukum, yang didukung oleh analisis literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asas Judicial Pardon memiliki dasar filosofis yang kuat dalam keadilan distributif dan restoratif, serta potensi besar untuk mendukung sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif. Pendekatan sistematis dan kontekstual diperlukan untuk menjaga konsistensi Asas Judicial Pardon dengan prinsip hukum lain dalam KUHP Baru, sementara pendekatan preskriptif menyediakan pedoman praktis yang dapat digunakan hakim untuk menilai setiap kasus secara objektif, akuntabel, dan transparan. Implikasi penelitian ini adalah perlunya penyusunan pedoman interpretasi resmi oleh Mahkamah Agung dan pemahaman komprehensif bagi hakim untuk mengoptimalkan penerapan Asas Judicial Pardon. Selain itu, transparansi dalam putusan pengadilan yang melibatkan Judicial Pardon serta pemantauan dan evaluasi penerapan Asas Judicial Pardon perlu dilakukan secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, Asas Judicial Pardon dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam reformasi hukum pidana, mendukung terciptanya sistem peradilan yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan mendorong harmoni sosial yang berkelanjutan.
Judicial Pardon, Keadilan Substantif, KUHP Baru.
Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia
Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan asas Dominus Litis, yang berperan penting dalam memastikan efisiensi, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Ketidakefisienan birokrasi, tekanan politik, dan kurangnya integrasi teknologi menjadi hambatan utama yang memengaruhi optimalisasi prinsip ini dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas Dominus Litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengevaluasi relevansinya dalam konteks modernisasi hukum, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan normatif dan empiris, dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan jaksa serta aparat penegak hukum lainnya. Studi ini juga mengadopsi pendekatan komparatif dengan menganalisis penerapan asas Dominus Litis di Jerman dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini diakui dalam regulasi, implementasinya sering terganggu oleh koordinasi yang buruk antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya digitalisasi sistem peradilan. Sebagai perbandingan, negara seperti Jerman dan Belanda berhasil mengatasi tantangan serupa melalui digitalisasi menyeluruh, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan penguatan pengawasan akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang mencakup revisi regulasi, adopsi teknologi modern, dan penguatan kapasitas serta integritas jaksa. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa asas Dominus Litis dapat diterapkan secara efektif, mendukung modernisasi sistem peradilan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang responsif dan berkelanjutan.
Dominus Litis, Modernisasi Hukum, Reformasi Peradilan