KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMIDANAAN BERBASIS KEMANFAATAN SOSIAL

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi pidana penjara dalam sistem pemidanaan Indonesia yang menimbulkan berbagai persoalan, seperti overcapacity lembaga pemasyarakatan, tingginya beban biaya negara, serta belum optimalnya pembinaan narapidana. Kehadiran pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi bentuk pembaruan hukum pidana yang penting karena menawarkan alternatif pemidanaan non-penjara yang lebih proporsional, humanis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dan konstruksi hukum pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah berlakunya KUHP baru, serta bagaimana pidana kerja sosial dapat dikembangkan sebagai instrumen pemidanaan berbasis kemanfaatan sosial bagi pelaku, masyarakat, dan negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki kedudukan strategis sebagai pidana pokok yang dapat menjadi alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek dan denda ringan. Pidana ini mendorong rehabilitasi pelaku, tanggung jawab sosial, pemulihan hubungan sosial, serta pengurangan beban lembaga pemasyarakatan. Kesimpulannya, pidana kerja sosial merupakan instrumen pemidanaan yang relevan untuk memperkuat sistem pemidanaan Indonesia yang lebih restoratif, produktif, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.