IMPLEMENTASI KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Tasikmalaya menuntut pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang efektif sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan DLH dalam pengurangan dan penanganan sampah serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan faktual melalui studi kepustakaan, telaah peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat DLH, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH telah melaksanakan sebagian besar kewenangannya melalui penyediaan sarana pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah, edukasi lingkungan, serta pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan partisipasi publik masih menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, implementasi kewenangan DLH telah sesuai dengan ketentuan Perda, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi anggaran, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.