PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA MOTOR BERKNALPOT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota terhadap pengendara motor berknalpot tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara dengan aparat Kepolisian yang berwenang dan observasi di tempat-tempat terdapatnya knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengendara motor telah ditegakkan oleh aparat penegak hukum, melalui razia dan penyitaan serta denda kepada pelanggar oleh Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, tetapi masih belum optimal dikarenakan masih banyak terdapat pelanggar di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum diantaranya kekurangan fasilitas dan sarana, sumber daya aparat yang kurang memenuhi, tidak adanya regulasi khusus untuk para penjual knalpot ilegal dan kesadaran masyarakat yang kurang akan hukum lalu lintas. Saran dalam penelitian ini menekankan pentingnya upaya represif dan preventif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kebersamaan antar substansi hukum yang kuat, aparat penegak hukum yang berkompeten, serta partisipasi aktif masyarakat terhadap hukum. Diharapkan melalui penegakan hukum yang lebih tegas di bidang lalu lintas tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum warga Kota Tasikmalaya.